ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 16/PDT.SUS- PHI/2020/PN KDI)

Ardiansyah 1702010202, A (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 16/PDT.SUS- PHI/2020/PN KDI). Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (1MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Ardiansyah 17020102025. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kendari Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, Dibimbing Oleh: Dr. Ashadi L.
Diab SHI., M. Hum
Akibat pandemi Covid-19, Pemutusan hubungan kerja mengalami peningkatan yang
signifikan. Jumlah kasus PHK mencapai puluhan juta kasus, sebagian besar
perusahaan beralibi PHK dilakukan sebagai upaya efisiensi karena keadaan memaksa
(Force majeure). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan
mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap PHK pada masa pandemi Covid-
19 pada perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dipertajam dengan pendekatan
normatif Syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka
terhadap bahan hukum maupun bahan non hukum dan dalam teknik pengolahan data,
penulis menggunakan metode seleksi, kelasifikasi dan penggolongan.
Dari hasil penelitian pada perkara nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, penulis
kemudian menyimpulkan bahwa fasakh atau PHK yang dilakukan oleh PT. Cilacap
Samudera Fishing Industry cabang Kendari kepada 4 pekerjanya merupakan sesuatu
yang tidak terhindarkan sebab adanya keadaan yang memaksa (force majeur) akibat
pandemi covid-19, olehnya dalam perkara ini fasakh diperbolehkan.
Tindakan perusahaan yang melakukan PHK harusnya disertai dengan pesangon
sebagai konsekuensi yang timbul akibat PHK. Pada prinsipnya, prosedur
penyelesaian perselisihan dalam hukum konvensional maupun penyelesaian dalam
hukum Islam memiliki konsep dan tahap penyelesaian yang sama, yaitu
mengedepankan musyawarah sebelum ke tahap lembaga peradilan. Berdasarkan Al
Qur’an dan Hadist, putusan majelis hakim telah sejalan dengan amanat Undang-
undang dan kaidah dalam hukum Islam. Olehnya tenaga kerja yang di-PHK berhak
atas pesangon dan upah lainnya.
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Fasakh
ABSTRACT
Ardiansyah 17020102025. Analysis of Islamic Law on Termination of Employment
(PHK) During the Covid-19 Pandemic (Study of Kendari District Court Decision
Number 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI). Supervised by: DR. ASHADI L. DIAB
SHI., M. Hum
Due to the Covid-19 pandemic, layoffs have experienced a significant increase. The
number of cases of layoffs reaches tens of millions of cases, most of the companies
claim that the layoffs are carried out as an efficiency measure due to force majeure.
The purpose of this study was to analyze and describe the views of Islamic law on
layoffs during the Covid-19 pandemic in case Number 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN
KDI.
This research is a normative legal research, using a statutory approach and a case
approach that is sharpened by a Shari'i normative approach. The data collection
method used is a literature study of legal and non-legal materials and in data
processing techniques, the authors use the method of selection, classification and
classification.
From the results of the research on case number 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI, the
author then concluded that the Fasakh or layoffs carried out by PT. Cilacap Samudera
Fishing Industry Kendari branch to its 4 workers is something that is unavoidable due
to force majeure due to the covid-19 pandemic, in this case, Faskh is allowed.
The company's actions that carry out layoffs must be accompanied by severance pay
as a consequence of the layoffs. In principle, the procedure for resolving disputes in
conventional law and settlement in Islamic law has the same concept and stages of
settlement, namely prioritizing deliberation before going to the stage of the judiciary.
Based on the Qur'an and Hadith, the decision of the panel of judges is in line with the
mandate of the law and the rules of Islamic law. Therefore, workers who are laid off
are entitled to severance pay and other wages.
Keywords: Laid Off, Force Majeure, Fasakh

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Fasakh
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Fasakh
Subjects:	200 Agama > 2X4 Fiqih, Hukum Islam Hukum > Hukum Islam
Divisions:	Fakultas Syariah > Prodi Muamalah
Depositing User:	Unnamed user with username asni
Date Deposited:	19 May 2025 01:35
Last Modified:	09 Apr 2026 00:01
URI:	http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3904

Actions (login required)

View Item