LEGALITAS PEMOTONGAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI TINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (Studi Kasus di Desa Tetesingi Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan)

Meri Dwi Astuti. Nim. 2020020103011., M (2025) LEGALITAS PEMOTONGAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI TINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (Studi Kasus di Desa Tetesingi Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan). Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (2MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Nama Meri Dwi Astuti. Nim. 2020020103011. Legalitas Pemotongan Dana
Bantuan Langsung Tunai di Tinjau dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai ( Studi Kasus
di Desa Tetesingi Kec. Mowila Kab. Konawe Selatann) di Bimbing oleh Muh.
Asrianto Zainal, S.H., M.Hum. dan Adenisatrawan, S.Hi., M.H.
Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di
negara berkembang khususnya di indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam
realitas
kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat
memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan.
Maka pemerintah membuat kebijakan kebijakan atau program-program untuk
memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau
biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah
berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya kepada masyarakat
miskin, baik bersyarat maupun tak bersyarat. Pemerintah melaksanakan program
BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan
Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Namun
dalam proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai masih terdapat
penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh oknum yang
tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Di Desa Tetesingi, Kecamatan
Mowila Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian Bagaimana legalitas pemotongan
dana Bantuan Langsung Tunai serta dampak apa yang ditimbulkan akibat adanya
pemotongan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif Empiris. Bahan hukum
yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. pengumpulan
data dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni,
digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kasus penyelewengan
dana BLT di Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penyaluran dana Bantuan
Langsung Tunai belum berjalan secara efektif/ tidak tepat sasaran sehingga
menimbulkan dampak negatif serta dampak positif bagi warga penerima bantuan.
Pemotongan dana BLT di Desa Tetesingi Kecamatan Mowila,diantaranya
dipotong untuk kegiatan lomba desa dan untuk biaya operasional, dan digunakan
untuk keperluan pelaku selama operasi pembagian dana BLT dibagikan.
Kata kunci : Penyelewengan, Bantuan Langsung Tunai
ABSTRACT
Meri Dwi Astuti’s Name. Nim 2020020103011. The legality of deductions from
direct cash assistance funds is reviewed from presidential instruction number 3
of 2008 concerning the implementation of the direct cash assistance program (
Case Study in Tetesingi Village, Mowila Subdistrict, South Konawe District)
Guided by Muh. Asrianto Zainal, S.H, M.Hum and Adenisatrawan, S.Hi, M.H
Poverty is a social problem that is still unresolved in developing countries,
especially in Indonesia. Poverty is present in the reality of human life in very
worrying forms and conditions, because poverty cannot just be eliminated. With
the existence of problems in developing countries, especially poverty. So the
government makes policies or programs to eradicate this problem. Among them is
direct cash assistance or commonly called BLT. Direct Cash Assistance is a
government assistance program in the form of providing cash or various other
assistance to poor people, both conditional and unconditional. The government
implemented the BLT program through Presidential Instruction Number 3 of 2008
concerning the Implementation of the Direct Cash Assistance Program for Target
Households (RTS). However, in the process of implementing the distribution of
Direct Cash Assistance, there is still misappropriation of Direct Cash Assistance
funds carried out by irresponsible individuals. This research aims to find out the
process of distributing Direct Cash Assistance funds in Tetesingi Village, Mowila
District, South Konawe Regency. Then, what is the legality of cutting direct cash
assistance funds and what impacts will result from cutting direct cash assistance.
The method used in this research is a normative legal research method. The legal
materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. data
collection using data collection techniques using library research, namely, used to
obtain data relating to cases of misappropriation of BLT funds in Tetesingi
Village, Mowila District, South Konawe Regency. The results of this research
show that the process of distributing Direct Cash Assistance funds has not been
effective/not on target, resulting in negative and positive impacts for residents
who receive aid. Cuts to BLT funds in Tetesingi Village, Mowila District, included
deductions for village competition activities and operational costs, and were used
for the perpetrators' needs during distribution operations. BLT funds were
distributed.
Keywords : Misappropriation, Direct Cash Assistance

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	Kata kunci : Penyelewengan, Bantuan Langsung Tunai
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Penyelewengan, Bantuan Langsung Tunai
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 342 Hukum Tata Negara 300 Ilmu Sosial > 342 Hukum Tata Negara > 342.04 Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah
Divisions:	Fakultas Syariah > Prodi Ilmu Tata Negara
Depositing User:	Unnamed user with username asni
Date Deposited:	15 Jun 2025 00:03
Last Modified:	03 Apr 2026 09:28
URI:	http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3963

Actions (login required)

View Item