IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TAMPING DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI

Andi Ghina Insyirah. Nim 2020020103059., A (2025) IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TAMPING DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI. Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1.COVER.pdf Download (3MB)
	Text 2.BAB I.pdf Download (2MB)
	Text 3.BAB II.pdf Download (2MB)
	Text 4.BAB III.pdf Download (2MB)
	Text 5.BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text 6.BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 7.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 8.LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
Andi Ghina Insyirah. Nim 2020020103059. Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Implementasi Permenkumham
Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tamping
Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. Pembimbing Pertama:
La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke,SH.,MH. Pembimbing kedua:
Ahmad Ridha, M.Hum.
Penelitian ini membahas tentang implementasi Permenkumham Nomor 9
Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian tamping dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi Permenkumham nomor 9 Tahun 2019 tentang pengangkatan tamping
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari dan menganalisis faktor yang
menjadi penghambat dalam pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Kendari. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris
mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan
dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan
kasus(case approarch). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan tiga komponen
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi Permenkumham nomor 9 Tahun 2019 tentang
pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari belum
diterapkan secara optimal dalam memenuhi persyaratan yang diatur dalam
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019, Faktor penghambat dalam implementasi
pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari yakni,
anggaran, kelebihan kapasitas, pemantauan narapidana yang kurang efektif, dan
tidak adanya pembuatan surat pernyataan tertulis dan ditetapkan oleh instansi
penegak hukum dan dari penelitian ini secara normatif Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 telah sesuai, tetapi secara
implementatif Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun
2019 belum terlaksana dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi, Tamping , Lembaga Pemasyarakatan.
ABSTRACT
Andi Ghina Insyirah. Nim 2020020103059. Constitutional Law Study Program,
State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Implementation of Permenkumham
Number 9 of 2019 concerning the Appointment and Dismissal of Tamping at
Kendari Correctional Institution Class II A. First Supervisor: La Ode Muhammad
Iman Abdi Anantomo Uke, SH., MH. Second supervisor: Ahmad Ridha, M.Hum.
This study discusses the implementation of Permenkumham Number 9 of
2019 concerning the appointment and dismissal of tamping in the Class II A
Kendari Correctional Institution. This study aims to analyze the implementation of
Permenkumham number 9 of 2019 concerning the appointment of tamping in the
Class II A Kendari Correctional Institution and analyze the factors that are
inhibiting the appointment of tamping in the Class II A Kendari Correctional
Institution. This study uses a type of normative-empirical legal research that means
that the research examines the implementation of positive legal provisions and
written documents in each specific legal event that occurs. This study uses a type of
statute approach, a case approach (case approarch). The data collection technique
uses observation, interviews and documentation, the data analysis technique uses
three components, namely data reduction, data presentation, and conclusion
drawn. The results of the study show that the implementation of Permenkumham
number 9 of 2019 concerning the appointment of tamping in the Class II A Kendari
Correctional Institution has not been implemented optimally in meeting the
requirements stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights
Number 9 of 2019, The inhibiting factors in the implementation of the appointment
of tamping in the Class II A Kendari Correctional Institution are, the budget, excess
capacity, ineffective monitoring of inmates, and there is no written statement and
stipulated by law enforcement agencies and from this research, normatively the
Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2019 has been
appropriate, but implementively the Regulation of the Minister of Law and Human
Rights Number 9 of 2019 has not been implemented properly.
Keywords: Implementation, Tamping, Correctional Institutions.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	Kata Kunci : Implementasi, Tamping , Lembaga Pemasyarakatan
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Implementasi, Tamping , Lembaga Pemasyarakatan
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 342 Hukum Tata Negara 300 Ilmu Sosial > 342 Hukum Tata Negara > 342.04 Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah
Divisions:	Fakultas Syariah > Prodi Ilmu Tata Negara
Depositing User:	Unnamed user with username asni
Date Deposited:	15 Jun 2025 00:13
Last Modified:	03 Apr 2026 09:28
URI:	http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3964

Actions (login required)

View Item