ANALISIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DITINJAU MELAUI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana)

Novi Juliastuti, NIM 2020020102046,, N (2026) ANALISIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DITINJAU MELAUI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana). Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text COVER (8).pdf Download (1MB)
	Text BAB I (4).pdf Download (452kB)
	Text BAB II (3).pdf Download (566kB)
	Text BAB III (3).pdf Download (225kB)
	Text BAB IV (4).pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text BAB V (4).pdf Download (339kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (8).pdf Download (435kB)
	Text LAMPIRAN (10).pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Novi Juliastuti, NIM 2020020102046, “Analisis Penyaluran Dana Bantuan
Sosial Ditinjau Melaui Prinsip Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Desa
Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana), Dibimbing Oleh
H. Muhammad Iqbal Lc, M.HI dan Rusnam, S.HI, M.H

Penelitian ini berfokus pada 3 jenis bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai
(BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT). BLT merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah desa yang
anggarannya berasal dari dana desa sedangkan PKH dan BPNT adalah bantuan
yang berasal dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat
kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dengan cara menelaah peristiwa
yang terjadi berdasarkan hukum positif yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui mekanisme seperti apa yang di gunakan dalam menyalurkan
dan menetapkan kuota penerima bantuan kepada masyarakat yang berhak
menerima dana bantuan sosial yang ada di Desa Tontonunu serta implikasinya
terhadap masyarakat. Hasil penelitian terkait penyaluran BLT di Desa Tontonunu
yaitu pertama pendataan dilakukan oleh tim yang diketuai oleh setiap kepala
dusun. Kedua, data calon penerima didiskusikan mealui musdes dengan
menghadirkan masyarakat untuk ditetapkan sebagai penerima. Sedangkan
penyaluran PKH dan BPNT di Desa Tontonunu yaitu Pusat data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial memilih data KPM untuk disampaikan kepada PPK melalui
aplikasi SIKS-NG selain itu juga dalam penetapan penerima dapat dilakukan
melalui musdes sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mentri Sosial
Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Dalam penelitian ini penulis memberi kritikan terkait penetapan kuota penerima
yang tidak diatur dalam peraturan serta adanya penyebab batasan kuota penerima.
Sedangkan penyaluran BLT, PKH dan BPNT ditinjau melaui prinsip hukum
ekonomi syariah masih terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi.

Kata Kunci; Penyaluran, Bantuan Sosial, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT
Novi Juliastuti, NIM 2020020102046, "Analysis of the Distribution of Social
Assistance Funds Reviewed Using the Principles of Sharia Economic Law"
(Case Study of Tontonunu Village, Tontonunu District, Bombana
Regency),Supervised by Muhammad Iqbal Lc, MHI and Rusnam, S.HI, M.H

This research focuses on 3 types of social assistance, namely Direct Cash
Assistance (BLT), Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance
(BPNT). BLT is assistance that comes from the village government whose budget
comes from village funds, while PKH and BPNT are assistance that comes from
the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. This research is
qualitative in nature with a normative-empirical approach by examining events
that occur based on applicable positive law. The results of this research are the
distribution of social assistance in the Sidtonunu Village, specifically BLT, which
carries out data collection in the field by each Hamlet Head, while PKH and
BPNT are sourced from Integrated Social Welfare Data (DTKS) from BPS,
whereas Law No. and updating recipients must go through the village meeting.
Apart from that, this research also highlights the determination of recipient
quotas which are not regulated in government regulations and the causes of
recipient quota limits. If the distribution of BLT, PKH and BPNT is reviewed
using the principles of sharia economic law, there are still several principles that
have not been fulfilled. The aim of this research is to find out what kind of
mechanism is used to distribute and determine which people are entitled to
receive social assistance funds in Jenisunu Village and the implications for the
community.

Keywords; Distribution, Social Assistance, Sharia Economic Law

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyaluran, Bantuan Sosial, Hukum Ekonomi Syariah
Subjects:	200 Agama > 2X4 Fiqih, Hukum Islam > 2x4.2 Muamalah > 2x4.251 Shadaqah, Sedekah
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Ekonomi Syariah
Depositing User:	Unnamed user with email [email protected]
Date Deposited:	02 Apr 2026 05:55
Last Modified:	02 Apr 2026 05:55
URI:	http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/4287

Actions (login required)

View Item