PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (Studi implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)

PKH, Kebijakan Pemerintah Desa, Problematika, Permensos nomor 1, Y (2022) PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (Studi implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan). Diploma thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (4MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (4MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (4MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (4MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (4MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
YUNIARTI RESTIANA, NIM: 18020102012, Problematika Kebijakan
Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH. “(studi
implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe
Selatan)”, Di bawah bimbingan oleh Bapak Ahmadi S. HI, M.H., se bagai
pembimbing I dan Bapak Rusnam S,HI, MH., sebagai Pembimbing II.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin, yang diproses oleh Pusat Data dan
Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
KPM. Namun kenyataannya di lapang dalam pembagian dana PKH masih
terdapat warga yang tergolong mampu namun masih mendapatkan dana bantuan
PKH, sebaliknya terdapat warga yang tergolong kurang mampu tetapi tidak
mendapatkan dana bantuan PKH.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa
dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi
implementasi permensos nomor 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui
problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program
Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normatife, yaitu
jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis empiris dan yuridis
normatif, yaitu mengkaji sebuah kejadian di masyarakat serta membandingkan
dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang apakah peraturan yang
diterapkan di masyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang atau belum,
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam
penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Graduasi PKH,
yaitu: Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/kelurahan, Pengusulan Nama
Calon KPM, Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu dan Labelisasi. Sedangkan
problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan
penerima dana PKH yaitu: Frekuensi Musyawarah Desa Sangat Minim, Tidak
Maksimalnya Komunikasi Antar Aparat Pemerintah Desa, Kurangnya
Pengawasan Dari Pemerintah Desa Dan Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa.
Kata Kunci: PKH, Kebijakan Pemerintah Desa, Problematika, Permensos
nomor 1 tahun 2018.

ix

ABSTRACT
YUNIARI RESTIANA, NIM: 18020102012, Village Government Policy
Problems in Determining PKH Fund Recipients. “(study on thr
implementation of thr Minister of Social Affairs Regulation number 1 of
2018 concerning the Family Hope Program, in Sumber Jaya Village,
Lalembuu District, South Konawe Regency)”, Under The guidance of Mr.
Ahmadi S. HI, M.H., as supervisor I and Mr. Rusnam S, HI, MH., as Advisor
II.

Hope Family Program is a program of proving conditional social assistance
to poor and vulnerable who are registered in the integrated data of the poor
handling program, which is processed by the Counter for Data and information on
social welfare and designated as the beneficiary family of KPM. Homever, in
reality in the field, in the distribution of PKH funds, there are still people who can
afford it but still get the aid funds, on the other hand there are residents who
deserve PKH assistance funds but do not get it.
The purpose of this study is to determine the village government’s policy in
determining the recipients of the family hope program (PKH) fund recipients for
the implementation of social affairs number 1 in 2018, also to find out the
problems of village government policies in determining the recipients of the
family hope program (PKH) funds for the implementation study of the minister of
Social Affairs number 1 year 2018.
This research uses normative empirical juridical research, which is a type of
research that combines empirical juridical research that and normative juridical
research, namely examining an incident in society and comparing with the
regulations contained in the law whether the regulations applied in the community
are in accordance with the law. Law or not, using a statutory approach and a case
approach.
The results of this study conclude that the village government’s policy in
determining the recipients of PKH funds can be seen in the PKH Technical
Guidelines, namely: Facilitator of socialization meetings in villages/kelurahan,
proposing names of KPM candidates, issuing certificates of ability and labeling.
While the problems contained in the village government’s policy in determining
the recipients of PKH funds are: The frequency of village deliberation is very
minimal, the communication between village government officials is not optimal,
the lack of supervision from the village government and the lack of understanding
of the village government.
Keywords: PKH, Village Government Policy, Problems with the Minister of
Social Affairs Regulation No. 1 of 2018

Actions (login required)

View Item