PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone)

Iramayana, Nim: 19020101033, T, I (2023) PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone). Other thesis, IAIN Kendari.

	Text 1.COVER.pdf Download (1MB)
	Text 2.BAB I.pdf Download (539kB)
	Text 3.BAB II.pdf Download (686kB)
	Text 4.BAB III.pdf Download (523kB)
	Text 5.BAB IV.pdf Download (744kB)
	Text 6.BAB V.pdf Download (436kB)
	Text 7.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (586kB)
	Text 8.LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Iramayana, Nim : 19020101033, Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau Dari PP
Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe
Kabupaten Bone). Dibimbing oleh Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH, dan Dr.
Kartini M.HI. Fakultas Syariah, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengangkatan anak
yang dilakukan masyarakat Desa Samaenre serta faktor yang melatarbelakangi
masyarakarat Desa Samaenre melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan, selanjutnya untuk mengetahui status hukum pengangkatan anak tanpa
penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 tahun 2007. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu untuk mengetahui
bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dilaksanakan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan Statute
aprouch (pendekatan perundang-undangan), Sumber data yang digunakan yaitu
data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data berupa
wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak
terkait yaitu masyarakat Desa Samaenre yang melakukan pengangkatan anak
tanpa penetapan pengadilan dan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa responden tidak mau memberitahukan
anaknya bahwa dirinya adalah anak angkat dan memutuskan hubungan nasab
antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Berikutnya, beberapa faktor
yang menyebabkan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di
antaranya: minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengangkatan
anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebiasaan masyarakat yang
enggan melalui proses jangka panjang, serta kurangnya sosialisasi dari perangkat
daerah mengenai tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yakni peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Selanjutnya dalam
hal status hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan tidak
mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya karena akta kelahiran
dibuat tanpa catatan pinggir berdasarkan penetapan pengadilan meskipun
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Perubahan status anak angkat menjadi
anak kandung pada akta kelahiran dan kartu keluarga tidak mengubah kedudukan
anak angkat dalam silsilah keluarga terutama dalam urusan perwalian dan
pewarisan.
Kata kunci: Praktik, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, PP Nomor
54 Tahun 2007
ABSTRACT
Iramayana, Nim: 19020101033, The Practice of Child Adoption in Review of
Government Regulation No. 54 of 2007 (Case Study in Samaenre Village, Tellu
Limpoe District, Bone Regency). Supervised by Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH.
MH, and Dr. Kartini M.HI. Faculty of Sharia, 2023
This study aims to analyze the practice of child adoption is carried out by
the Samaenre Village community and the factors that motivate the Samaenre
Village community to adopt children without a court order, then to find out the
legal status of child adoption without a court order in terms of Government
Regulation Number 54 of 2007. This research uses empirical normative legal
research, namely to find out how the application of Government Regulation
Number 54 of 2007 is implemented. This research uses a case study approach and
a statute approach, the data sources used are primary data and secondary data.
With data collection methods in the form of interviews and documentation.
Interviews were conducted with several relevant parties, namely the people of
Samaenre Village who adopted children without a court order and community
leaders or local government. The results of this study show that respondents did
not want to tell their children that they were adopted children and break the nasab
relationship between the child and his biological parents. Next, There are several
factors that lead to the appointment of children without a court order, including:
the lack of public understanding of the procedures for adopting children in
accordance with applicable regulations, the habits of people who are reluctant to
go through a long-term process, and the lack of socialization from regional
apparatus regarding the procedures for adopting children in accordance with
applicable regulations, namely Government Regulation No. 54/2007.
Furthermore, in terms of the legal status of child adoption without going through a
court decision, it does not get the legal certainty it should because the birth
certificate is made without a marginal note based on a court decision even though
it is issued by an authorized institution. Changes in the status of adopted children
to biological children on birth certificates and family cards do not change the
position of adopted children in the family tree, especially in matters of
guardianship and inheritance.
Keywords:Practice Child Adoption, Court Stipulation, Government Regulation
No. 54/2007

Actions (login required)

View Item