MOWEA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERZINAAN DALAM MASYARAKAT TOLAKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)

Ukryansyah. Nim 19020101023, U (2024) MOWEA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERZINAAN DALAM MASYARAKAT TOLAKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe). Other thesis, IAIN Kendari.

	Text 1.COVER.pdf Download (2MB)
	Text 2.BAB I.pdf Download (713kB)
	Text 3.BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 4.BAB III.pdf Download (608kB)
	Text 5.BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 6.BAB V.pdf Download (519kB)
	Text 6.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (666kB)
	Text 8.LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Ukryansyah. Nim 19020101023. Mowea Sebagai Resolusi Konflik Akibat
Perzinaan Dalam Masyarakat Suku Tolaki Ditinjau Dari Persfektif
Maslahah (Studi Kasus Kec. Abuki Kab. Konawe). Pembimbing Pertama:
Ahmadi, S.Hi, MH., Pembimbing Kedua: Muh. Asrianto Zainal, SH,
M.Hum.
Penelitian ini mengangkat persoalan pelaksanaan mowea sebagai resolusi konflik
akibat perzinaan dalam masyarakat suku tolaki di kec. abuki kab. konawe yang
bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan hukum mowea adat
Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dan
bagaimana tinjauan Maslahah terhadap hukum Mowea adat Tolaki dalam perkara
perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif emperis.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa: A. Proses pelaksanaan
hukum mowea adat tolaki dalam perkara perzinaan adalah: a) Tahap pertama
mombesara, (1) Tokoh adat (puutobu), tolea, pabitara dan pemerintah membuat
berita acara, ( 2) Tolea yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama
melakukan adat mombesara atau peletakan adat, (3) Tolea pada saat mombesara
menggucapkan kalimat dan mantra adat yang pada kalimatnya berisi tentang
permohonan maaf, (4) Selanjutnya, pabitara bertanya kepada keluarga korban
yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan apa saja, namun tidak keluar dari
ketetapan hukum adat yang berlaku. b) membayar tunai denda adat, (1) Pondondo
woroko yakni 1 ekor kerbau atau sapi (harus kerbau hidup atau sapi hidup), (2)
Posehe wonua, 1 ekor kerbau, (3) Petongo, 1 pis kaci, (4) Pebubusi, 1 buah cerek
tembaga, (5) 1 buah parang Taawu (parang khas Suku Tolaki), (6) Pombuleako
onggoso, mengembalikan seluru biaya; B. Tinjauan maslahah terhadap hukum
mowea adat tolaki dalam perkara perzinaan; Mowea adalah hukum adat yang di
laksanakan pada saat terjadinya perkara perselingkuhan atau perampasan istri
orang lain (umoapi) dan merupakan perbuatan yang dilaknat dan terkutuk yang
membuat murka Tuhan. tujuan di laksanakan mowea adalah untuk menghindari
terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami yang tidak terima istrinya di
rampas oleh laki-laki lain. Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya
pelaksanaan mowea maka mowea tersebut sejalan dengan maslahah yaitu sesuatu
yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan
menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara'
dalam menetapkan hukum.
Kata Kunci: perzinaan, hukum adat tolaki mowea, maslahah

ABSTRACK
Ukryansyah. Nim 19020101023. Mowea as Conflict Resolution Due to
Adultery in the Tolaki Tribe Community From the Maslahah Perspective
(Case Study of Abuki District, Konawe District). First Advisor: Ahmadi,
S.Hi, MH., Second Advisor: Muh. Asrianto Zainal, SH, M. Hum.
This research raises the issue of implementing mowea as a conflict resolution due
to adultery in the Tolaki tribal community in Abuki sub-district, Konawe district
which aims to find out how the process of implementing Tolaki customary mowea
law in adultery cases in Abuki District, Konawe regency and how Maslahah's
review of Tolaki customary mowea law in cases adultery in Abuki District,
Konawe regency. This research is a qualitative research using empirical normative
legal research. Based on the results of the research it was found that: A. the
process of implementing the Mowea Adat Tolaki law in the adultery case is: a)
The first stage is mombesara, (1) Traditional leaders (puutobu), tolea, pabitara
and the government make the official report, (2) Tolea representing the first
party's male family performs the mombesara custom or customary laying, (3)
Tolea when mombesara utters customary sentences and spells which in the
sentence contain an apology, (4) Next, the pabitara asks the victim's family who
has the right to file any demands only, but not out of the provisions of applicable
customary law. a) paying the customary fine in cash, (1) Pondondo woroko,
namely 1 buffalo or cow (must be a live buffalo or live cow), (2) Posehe wonua, 1
buffalo, (3) Petongo, 1 pis kaci, (4) Pebubusi , 1 copper kettle, (5) 1 Taawu
machete (a typical Tolaki machete), (6) Pombuleako onggoso, returning all costs;
B. Maslahah's review of Tolaki customary mowea law in adultery cases; Mowea
is a customary law that is carried out at the time of an affair or the seizure of
another man's wife (umoapi) and is an act that is cursed and cursed which angers
God. the purpose of carrying out mowea is to prevent the occurrence of murders
committed by husbands who do not accept that their wives have been taken over
by other men. If seen from the intent and purpose of the implementation of
mowea, mowea is in line with maslahah, namely something that is considered
good by common sense because it brings good and avoids bad (damage) for
humans, in line with syara' goals in establishing law.
Keyword: Adultery, Tolaki Mowea Customary Law, Maslahah

Actions (login required)

View Item