ANALISIS PUTUSAN HAKIM PTUN KENDARI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FITRAH INDRIATY. NIM. 19020103010., F (2024) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PTUN KENDARI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Other thesis, IAIN Kendari.

	Text 1 COVER.pdf Download (3MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (2MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (2MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (2MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
FITRAH INDRIATY. NIM. 19020103010. “Analisis Putusan Hakim PTUN
Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa”.
Di Bimbing Oleh: Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum., dan Aris Nur Qadar
Ar-Razak, S.HI., M.HI., MH.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya gugatan yang diajukan di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari oleh perangkat desa selaku orang
atau badan hukum perdata yang dirugikan atas dikeluarkannya surat keputusan
kepala desa selaku pejabat tata usaha negara terkait sengketa pemberhentian
perangkat desa yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022.
Tujuan pertama penelitian ini, yakni untuk mengetahui apa saja yang menjadi
dasar gugatan perangkat desa dalam pengajuan gugatan terkait pemberhentian
perangkat desa di PTUN Kendari dan tujuan kedua, yakni untuk mengetahui
bagaimana pertimbangan hakim PTUN Kendari dalam mengeluarkan putusan
tentang penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang menjadi dasar gugatan bagi
perangkat desa dalam mengajukan gugatan di PTUN Kendari tentang
pemberhentian perangkat desa yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi pemerintahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa Adapun batu uji pengujian sengketa
tata usaha negara oleh hakim PTUN Kendari sesuai dengan Pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni peraturan
perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai keabsahan suatu keputusan yang
dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara dinilai dari 3 (tiga) aspek, yakni: 1.
wewenang badan/pejabat pemerinntahan dalam menerbitkan keputusan; 2.
Prosedur penerbitan; dan 3. Subsatansi keputusan.
Kata Kunci : Putusan Hakim, Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan
Perundang-Undangan dan AUPB.
ABSTRACT
FITRAH INDRIATY. NIM. 19020103010. “Analysis of the Kendari
Administrative Court Judge's Decision on Settlement of Village Apparatus
Dismissal Disputes“. Guided By: Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum., and
Aris Nur Qadar Ar-Razak, S.HI.,M.HI., MH.
This research was motivated by the many lawsuits filed at the Kendari
State Administrative Court (PTUN) by village officials as individuals or civil legal
entities who were harmed by the issuance of village head decrees as state
administrative officials regarding disputes over the dismissal of village officials
which has been increasing from year 2020 to 2022. The first objective of this
research is to find out what is the basis for a lawsuit by village officials in filing a
lawsuit regarding the dismissal of village officials at the Kendari State
Administrative Court and the second objective, namely to find out how the judges
of the Kendari State Administrative Court consider decisions regarding the
settlement of dismissal disputes. village apparatus. The type of research used is
normative legal research. This research was conducted using a statutory
approach (statute approach).
The results of this study explain that the basis for the lawsuit for village
officials in filing a lawsuit at the Kendari Administrative Court regarding the
dismissal of village officials is Law Number 30 of 2014 concerning Government
Administration, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government
Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2015 concerning
Amendments to Law Number 43 of 2014 concerning Regulations for the
Implementation of Law Number 6 of 2014, Regulation of the Minister of Home
Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2017 concerning Amendments
to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning
Appointment and Dismissal of Village Officials and Law Number 30 of 2014
concerning Government Administration and General Principles of Good
Governance. This study also explains that the test stone for testing state
administrative disputes by Kendari State Administrative Court judges is in
accordance with Article 53 paragraph (2) of Law Number 9 of 2004 concerning
Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court,
namely regulations legislation and the General Principles of Good Governance
(AUPB). Judges at the State Administrative Court regarding the validity of a
decision issued by a State Administrative official are assessed from 3 (three)
aspects, namely: 1. authority of the government agency/official in issuing the
decision; 2. Issuance procedures; and 3. Substance of the decision.
Keywords: Judge's Decision, Dismissal of Village Officials, Legislation and
AUPB
ix

Actions (login required)

View Item