PENERAPAN PEMBULATAN HARGA DI PUSAT PERBELANJAAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)

HARSIN, H and NIM: 18020102015, (2023) PENERAPAN PEMBULATAN HARGA DI PUSAT PERBELANJAAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan). Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (3MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (2MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (2MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (2MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Nama: Harsin, Nim: 18020102015, Judul Skripsi: “Penerapan Pembulatan
Harga di Pusat Perbelanjaan Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No 8
Tahun 1999 (Studi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan)”. Pembimbing
pertama: Dr. Ashadi L. Diab M.A.,Hum., Pembimbing Kedua: Muhammad
Iqbal, Lc.,M.H.I.
Skripsi ini membahas tentang Penerapan Pembulatan Harga di Pusat
Perbelanjaan Ditinjau dalam Hukum Islam dan UU NO. 8 Tahun 1999 studi di
Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha pada pusat perbelanjaan di Kec.
Ranomeeto, Konawe Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan
UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang memfokuskan pada
praktik pembulatan harga oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan tersebut. Data
diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data
dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Penerapan pembulatan harga oleh pelaku usaha di
pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, yaitu melakukan
pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen kemudian dialihkan dalam
bentuk donasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran karena
minimnya stok uang koin ditempat tersebut. Pelaku usaha atau kasir saat
melakukan pembulatan harga seringkali tidak melakukan konfirmasi kepada
konsumen, sehingga masih ada sebagian konsumen yang tidak ikhlas jika uang
kembaliannya dibulatkan tanpa konfirmasi. Namun ada juga konsumen yang tidak
keberatan apabila uang kembaliannya dibulatkan walaupun tanpa konfirmasi.
Menurut Hukum Islam pembulatan harga boleh dilakukan apabila kedua belah
pihak saling ridha dan rela. Adapun menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pembulatan harga boleh saja dilakukan tetapi harus
diketahui konsumen, sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut
bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan, sebab telah
mengabaikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
Kata Kunci: Pembulatan Harga, Hukum Islam, UU No 8 Tahun 1999

ABSTRACT
Name: Harsin, Nim: 18020102015, Undergraduate Title: "Application of
Rounding Prices in Shopping Centers Reviewed in Islamic Law and Law No. 8
of 1999 (Study in Ranomeeto District, Konawe Selatan)". First advisor: Dr.
Ashadi L. Diab MA, Hum., Second Supervisor: Muhammad Iqbal, Lc., MHI
This thesis discusses the Application of Price Rounding in Shopping
Centers Reviewed in Islamic Law and Law No. 8 of 1999 study in Ranomeeto
District, South Konawe. This study aims to determine the application of price
rounding by business actors in shopping centers in Ranomeeto District, South
Konawe, and to find out the review of Islamic law and Law No.8 of 1999
concerning Consumer Protection. The research method is qualitative research
with an empirical juridical approach, which focuses on the practice of rounding
prices by business actors in the shopping center. Data were obtained through
observation, interviews and documentation. Data processing by means of data
reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the
application of price rounding by business actors in the shopping center of South
Konawe Ranomeeto District, namely rounding the price of the remaining
consumer change was then transferred in the form of donations. This is done to
facilitate the payment process because of the lack of coin stock in that place.
Business actors or cashiers when rounding prices often do not confirm to
consumers, so there are still some consumers who are not sincere if the change is
rounded without confirmation. But there are also consumers who don't mind if the
change is rounded even without confirmation. According to Islamic Law, price
rounding can be done if both parties are pleased and willing to do so. Meanwhile,
according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, price rounding
may be done but must be known to consumers, because if without the knowledge
of consumers, it can be categorized as defective will or classified as coercion,
because it has ignored consumer rights and obligations of business actors.
Keywords: Price Rounding, Islamic Law, Law No. 8 of 1999

Actions (login required)

View Item