PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (Studi implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)

YUNIARTI RESTIANA(18020102012), Y (2023) PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (Studi implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan). Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (4MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (4MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (4MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (4MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (4MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
YUNIARTI RESTIANA, NIM: 18020102012, Problematika Kebijakan
Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH. “(studi
implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe
Selatan)”, Di bawah bimbingan oleh Bapak Ahmadi S. HI, M.H., sebagai
pembimbing I dan Bapak Rusnam S,HI, MH., sebagai Pembimbing II.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin, yang diproses oleh Pusat Data dan
Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
KPM. Namun kenyataannya di lapang dalam pembagian dana PKH masih
terdapat warga yang tergolong mampu namun masih mendapatkan dana bantuan
PKH, sebaliknya terdapat warga yang tergolong kurang mampu tetapi tidak
mendapatkan dana bantuan PKH.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa
dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi
implementasi permensos nomor 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui
problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program
Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normatife, yaitu
jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis empiris dan yuridis
normatif, yaitu mengkaji sebuah kejadian di masyarakat serta membandingkan
dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang apakah peraturan yang
diterapkan di masyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang atau belum,
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam
penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Graduasi PKH,
yaitu: Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/kelurahan, Pengusulan Nama
Calon KPM, Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu dan Labelisasi. Sedangkan
problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan
penerima dana PKH yaitu: Frekuensi Musyawarah Desa Sangat Minim, Tidak
Maksimalnya Komunikasi Antar Aparat Pemerintah Desa, Kurangnya
Pengawasan Dari Pemerintah Desa Dan Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa

Actions (login required)

View Item