ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH DI DESA ATULA, KECAMATAN LADONGI, KABUPATEN KOLAKA TIMUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

NUR FITRI 19020102055, N (2023) ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH DI DESA ATULA, KECAMATAN LADONGI, KABUPATEN KOLAKA TIMUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1 COVER.pdf Download (2MB)
	Text 2 BAB I.pdf Download (2MB)
	Text 3 BAB II.pdf Download (2MB)
	Text 4 BAB III.pdf Download (2MB)
	Text 5 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 5 December 2023. Download (2MB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 8 LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Nur Fitri. NIM : 19020102055. Judul Penelitian “ Analisis Tanggung Jawab
Pemborong Terhadap Pembangunan Rumah Di Desa Atula Kecamatan
Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Dibimbing Oleh Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum. Selaku Pembimbing I
Dan Fatihani Baso M.H. Selaku Pembimbing II
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab
pemborong terhadap pembuatan rumah secara borongan dan menganalisis
tanggung jawab pemborong melalui asas yang ada di dalam hukum ekonomi
syariah.
Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif adapun teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a. bentuk tanggung jawab
pemborong yaitu menuntaskan semua tugas dan kewajibannya dengan
bersungguh-sungguh. b. perspektif hukum ekonomi syariah terhadap tanggung
jawab pemborong berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah yang berjumlah
8 meliputi Asas Sukarela, Asas Saling Menguntungkan, Asas Kemudahan, Asas
I’tikad Baik, Asas Sebab Yang Halal.
Kesimpulan Pada kasus ini pemborong telah memenuhi bentuk tanggung
jawab terhadap penyelesaian masalah dalam perjanjian dengan mengerjakan
kewajibannya secara bersungguh-sungguh dan berhasil menyelesaikannya.
Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah dimana terdapat 8 asas
pemborong hanya memenuhi 6 asas dan tidak memenuhi 2 asas. Pada kasus ini
pemborong tidak memenuhi beberapa asas dan hal ini tidak dibenarkan dalam
hukum ekonomi syariah karena berdampak memberikan kemudharatan pada
konsumen.
Kata Kunci: Pemborong, Tanggung Jawab, Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Actions (login required)

View Item