IMPLEMENTASI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK RUMAH KOS KOTA KENDARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (TINJAUAN PENERAPAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020)

Ali Musafir. 19020102040., A (2024) IMPLEMENTASI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK RUMAH KOS KOTA KENDARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (TINJAUAN PENERAPAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020). Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 1.COVER.pdf Download (1MB)
	Text 2.BAB I.pdf Download (728kB)
	Text 3.BAB II.pdf Download (910kB)
	Text 4.BAB III.pdf Download (573kB)
	Text 5.BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 6.BAB V.pdf Download (516kB)
	Text 7.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (607kB)
	Text 8.LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Ali Musafir. 19020102040. Implementasi Kepatuhan Pembayaran Pajak
Rumah Kos Kota kendari Perspektif Maqasid Syariah (Tinjauan Penerapan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020). Dibimbing Oleh: Ahmadi S.HI.,
MH dan Rachmadani S.SY., MH
Pajak kos menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah kota Kendari yang
menjadi bagian dari Pajak Daerah. Penelitian ini membahas tentang pajak kos
yang bertujuan untuk mengetahui konsep dan penerapan pajak terhadap usaha
rumah kos dalam Perda Kota Kendari nomor 3 Tahun 2020 dan problematika dan
solusi penerapan pajak terhadap usaha rumah kos perspektif Maqashid Syariah di
Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Jenis Penelitian yang
dilakukan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kasus dan
pendekatan perundang-undangan. Sumber data Primer diperoleh dari Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dan sumber data sekunder diperoleh dari
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak hotel dan
Perwali Kota Kendari nomor 25 tahun 2021. Selanjutnya metode pengumpulan
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk
selanjutnya dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data dengan cara triangulasi (metode,
waktu,dan sumber). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembayaran
pajak oleh Bapenda Kendari belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Perda
dimana Pelaporan dan perhitungan pajak yang ditetapkan itu dengan cara self
assessment dan official assessment. Penerapan tarifnya belum sesuai karena
melebihi tarif yang telah ditetapkan Perda yaitu 5%. Hambatan yang terjadi dalam
penerapan pajak ini diakibatkan karena wajib pajak enggan untuk membayar
pajak atau dengan cara melakukan perlawanan secara aktif. Solusi untuk
mengatasi hambatan dalam penerapan pajak tersebut yaitu dengan memberikan
edukasi dan sosialisasi dan memberikan sanksi berupa denda. Dalam Maqashid
Syariah, sebagian ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa pemberian sanksi
berupa denda boleh dilakukan dengan berdasar pada dalil Rasulullah.
Kata kunci: Pajak kos, hambatan, sanksi, maqasid syariah

ABSTRACT
Ali Musafir. 19020102040. Implementation of compliance with the payment of
boarding house tax in kendari city from the perspective of Maqasid Syariah
(Review of the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2020).
Mentored by: Ahmadi S.HI., MH and Rachmadani S.SY., MH
Boarding tax is one of Kendari city's Original Local Revenue which is part
of the Local Tax. This research discusses the boarding tax which aims to find out
the concept and application of taxes on boarding businesses in the Kendari City
Regional Regulation number 3 of 2020 and the problems and solutions to the
application of taxes on boarding businesses from the Maqashid Sharia
perspective in Baruga Village, Baruga District, Kendari City. The type of
research conducted is empirical normative legal research with a case approach
and statutory approach. Primary data sources were obtained from the Head of the
Kendari City Regional Revenue Agency and secondary data sources were
obtained from Kendari City Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning
hotel tax and Kendari City Perwali number 25 of 2021. Furthermore, the data
collection method is carried out by means of observation, interviews and
documentation and then analyzed by means of data collection, data reduction,
data presentation and conclusion drawing. Test the validity of the data by
triangulation (method, time, and source). The results showed that the application
of tax payments by Bapenda Kendari has not been fully implemented in
accordance with the Regional Regulation where the tax reporting and calculation
is determined by self assessment and official assessment. The application of the
rate is not yet appropriate because it exceeds the rate set by the Regional
Regulation, which is 5%.The obstacles that occur in the application of this tax are
caused by taxpayers being reluctant to pay taxes or by actively resisting. The
solution to overcome obstacles in the application of these taxes is to provide
education and socialization and impose sanctions in the form of fines. In Maqasid
Sharia, some scholars of the Hambali school of thought argue that sanctioning in
the form of fines is permissible based on the proposition of the Prophet
Muhammad.
Keywords: Boarding tax, barriers, sanctions, maqasid sharia

Actions (login required)

View Item